Loading

Kita tidak dapat mengharapkan pembangunan berkelanjutan tanpa perdamaian, stabilitas, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang efektif, berdasarkan supremasi hukum. Namun dunia kita semakin terbagi. Beberapa daerah menikmati perdamaian, keamanan dan kemakmuran, sementara yang lain jatuh ke dalam siklus konflik dan kekerasan yang tampaknya tak berkesudahan. Hal ini tidak bisa dihindari dan harus diatasi.
Kekerasan bersenjata dan ketidakamanan memiliki dampak destruktif pada pembangunan suatu negara, memengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan seringkali menimbulkan keluhan yang berlangsung selama beberapa generasi. Kekerasan seksual, kejahatan, eksploitasi dan penyiksaan juga lazim di mana ada konflik, atau tidak ada aturan hukum, dan negara harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi mereka yang paling berisiko.
SDGs bertujuan untuk secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan, dan bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat untuk mengakhiri konflik dan ketidakamanan. Mempromosikan supremasi hukum dan hak asasi manusia adalah kunci dari proses ini, seperti halnya mengurangi aliran senjata ilegal dan memperkuat partisipasi negara berkembang dalam institusi pemerintahan global.
| Kode Indikator | Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2021) | Realisasi Pencapaian | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
|||||||||||
| 16.1.1 | Jumlah Kasus Pembunuhan | Rumah Sakit Jiwa | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 16.1.2 | Korban Pertikaian antar warga | Rumah Sakit Jiwa | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 16.1.2 | Prevalensi Kekerasan terhadap anak perempuan dan laki-laki 0-17 th | Dinas Kesehatan Aceh | % | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 16.1.3 | Jumlah Kasus Penganiayaan | Rumah Sakit Jiwa | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Target 16.6. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat | |||||||||||||||
| 16.6.1 | Persentase Peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | % | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 16.6.2 | Nilai Akuntabilitas pemerintah (AKIP) | Inspektorat | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Target 16.7. Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan | |||||||||||||||
| 16.7.1 | Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif | Dinas Kesehatan Aceh | % | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 16.7.2 | Indeks Hak-hak Politik | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Target 16.9. Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran | |||||||||||||||
| 16.9.1 | Proporsi Anak Umur di Bawah 5 Tahun yang Kelahirannya Dicatat oleh Lembaga Pencatatan Sipil | Dinas Sosial | % | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Target 16.10. Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional | |||||||||||||||
| 16.10.1 | Jumlah OPD Pemda Aceh yang telah Menyusun Draft Informasi Publik Sebagaimana Diatur dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Biro Perekonomian | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 16.10.2 | Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Non Litigasi | Biro Perekonomian | % | - | - | - | - | - | - | ||||||